PERYATAAN PERS
Seruan Peningkatan Keselamatan Transportasi di Kepulauan Talaud
BADAN PELAKSANA HARIAN
Sinode Am Gereja Protestan di Indonesia
Seruan Badan Pelaksana Harian Sinode Am Gereja Protestan di Indonesia (BPH SA GPI) untuk Peningkatan Keselamatan Transportasi di Kepulauan Talaud
Talaud, 27 Juli 2025 – Gereja Protestan di Indonesia (GPI) telah sukses menyelenggarakan Sidang Sinode Am (SSA) di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 24-27 Juli 2025. Di tengah sukacita berlangsungnya persidangan, GPI menyampaikan keprihatinan mendalam dan solidaritas yang tulus kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud atas musibah terbakarnya KM Barcelona V pada Minggu, 20 Juli 2025 lalu. Tragedi ini menjadi pengingat pahit akan urgensi peningkatan standar keselamatan transportasi laut di wilayah perbatasan dan kepulauan.
Mencermati kondisi tersebut, Sidang Sinode Am GPI dengan tegas menyerukan kepada: Yang terhormat; Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur dengan menggerakan Kementerian terkait antara lain Kementerian Perhubungan dalam membenahi serta meningkatkan sistem transportasi di Kabupaten Kepulauan Talaud secara khusus, dan daerah perbatasan pada umumnya. Mengingat posisi strategis Talaud disamping posisi di wilayah perbatasan, tapi juga beranda terdepan NKRI bagian Utara Indonesia. Posisi ini berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional sehingga mendesak untuk menjadi perhatian Pemerintah Pusat.
GPI meminta perhatian serius kepada beberapa poin krusial yang perlu segera dibenahi:
- Evaluasi Menyeluruh dan Audit Keselamatan Armada Transportasi Laut:Mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan audit keselamatan terhadap seluruh armada kapal penumpang yang beroperasi menuju dan dari Kabupaten Kepulauan Talaud secara khusus dan armada kapal transportasi antar pulau di seluruh Indonesia. Pastikan setiap kapal memenuhi standar kelayakan operasional dan memiliki perlengkapan keselamatan yang memadai.
- Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Perketat pengawasan terhadap operator kapal dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar standar keselamatan. Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan.
- Investasi Infrastruktur Transportasi: Alokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi laut yang aman dan modern, termasuk fasilitas pelabuhan, alat navigasi, dan sistem komunikasi darurat.
- Pendidikan dan Sosialisasi Keselamatan: Tingkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan berlayar kepada masyarakat dan operator transportasi. Pengetahuan yang baik akan berkontribusi pada budaya keselamatan yang lebih kuat.
- Perhatian Khusus untuk Daerah Perbatasan dan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar):Mengingat posisi strategis Kepulauan Talaud sebagai daerah perbatasan, perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap peningkatan kualitas transportasi adalah investasi penting untuk keamanan, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peningkatan kualitas transportasi ini bagi kami akan sangat mendukung layanan dasar dan program-program lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di baranda depan Indonesia.
Tragedi KM Barcelona V adalah panggilan bagi kita semua untuk bertindak. GPI percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, dengan peningkatan kualitas sistem transportasi di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menjadi lebih aman, nyaman, dan terjangkau, sehingga mendukung mobilitas, aksesibilias, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. GPI siap untuk berkerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk melakukan terobosan yang signifikan bagi Pembangunan di Talaud dan di daerah-daerah dalam wilayah pelayanan GPI juga wilayah pelayanan Sinode Gereja-Gereja anggota PGI.
Demikian seruan ini kami sampaikan, dengan keyakinan penuh bahwa pemerintah akan bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan transportasi di wilayah perbatasan dan wilayah Terpinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
BPH Sinode Am GPI
Henrek Lokra
Sekretaris Umum