Sejarah Perkembangan Sinode Am Gereja Protestan di Indonesia
Proses Transformasi Gereja Kolonial menjadi Gereja Nusantara
Latar Belakang
Latar belakang berdirinya Gereja Protestan di Indonesia (GPI) berakar kuat pada masa kolonialisme Belanda, khususnya ketika kekuasaan beralih dari kongsi dagang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) ke Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Selama era VOC, kehidupan beragama umat Kristen Protestan dikontrol secara ketat di bawah pengawasan satu gereja resmi negara, yakni Nederduitsche Gereformeerde Kerk (NGK). Ketika VOC bangkrut dan dibubarkan, Raja Belanda Lodewijk Napoleon mengirimkan Gubernur Jenderal H.W. Daendels pada tahun 1808 yang mulai menerapkan prinsip pemisahan antara urusan gereja dan negara, serta memberikan kebebasan beragama. Perubahan politik ini memuncak pada tahun 1815 ketika Raja Willem I mengeluarkan keputusan untuk menyatukan seluruh aliran Protestan di wilayah jajahan (baik berlatar belakang Calvinis maupun Lutheran) ke dalam satu wadah organisasi gereja negara. Wadah inilah yang resmi dibentuk pada tahun 1820 dengan nama Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, atau yang lebih dikenal secara luas sebagai Indische Kerk.
Dari Gereja Negara
Sebagai gereja negara, Indische Kerk sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kolonial melalui sebuah badan yang disebut Bestuur van de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië (Badan Pengurus Gereja Protestan di Hindia Belanda) yang berkedudukan di Batavia. Segala urusan administratif, finansial, penempatan pendeta, hingga keputusan teologis harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jenderal, dan para pendetanya berstatus sebagai pegawai negeri yang digaji oleh negara.
Namun, memasuki abad ke-20, model sentralistik ini menghadapi tantangan besar seiring dengan meluasnya wilayah pelayanan, pertumbuhan jumlah jemaat pribumi akibat aktivitas zendings (misi pekabaran Injil), serta bangkitnya kesadaran nasionalisme di berbagai daerah. Struktur Indische Kerk yang birokratis dan berpusat di Batavia dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan pastoral dan keragaman budaya lokal di wilayah-wilayah seperti Minahasa, Maluku, Timor, dan Sumatra.
Menjadi Gereja Nusantara
Untuk mengatasi ketegangan tersebut dan merespons tuntutan kemandirian, Indische Kerk mulai melakukan reformasi struktural melalui Sidang Besar (Sinode) pada tahun 1933. Proses rekonstruksi ini menandai peralihan dari gereja yang bersifat kolonial dan tersentralisasi menuju bentuk federasi gereja-gereja mandiri yang berbasis teologis dan kultural regional (Gereja Nusantara).
Langkah ini secara resmi melahirkan proses pemandirian wilayah-wilayah pelayanan Indische Kerk menjadi gereja suku atau daerah, diawali dengan berdirinya Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) pada tahun 1934, diikuti oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) pada tahun 1935, dan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) pada tahun 1947. Pasca-kemerdekaan Indonesia, dalam Sidang Sinode Am tahun 1948, nama Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië secara resmi diindonesiakan menjadi Gereja Protestan di Indonesia (GPI). Badan ini tetap eksis hingga saat ini bukan lagi sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai payung persekutuan yang menaungi belasan gereja bagian mandiri (GBM) hasil pemekaran sejarah Indische Kerk tersebut.
Timline Perkembangan Sinode Am Gereja Protestan di Indonesia
Dari Gereja Kolonial Menjadi Gereja Nusantara
Benteng Victoria, Ambon, Maluku
Ibadah Pertama de Protestantche Kerk in Nederlandsch-Indie.
Pindah Kedudukan Kantor Pusat
Seiring dengan berpindahnya kedudukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke Batavia di tahun 1619, maka Indische Kerk juga beralih kantor pusatnya ke Batavia, Jakarta sekarang.
Pembagian Wilayah Kerja
Pergumulan dan tantangan pelayanan karena luasnya geografis, dan spesifiknya persoalan yang dihadapi, maka di tahun 1927, muncul ide untuk memilah wilayah pelayanan dari Indische Kerk agar wilayah-wilayah dapat dijangkau dan pelayanan lebih efektif.
Jemaat KGPM Berdiri dan Berpisah dari Indische Kerk
Indische Kerk menghadapi tantangan dengan melemahnya kepercayaan jemaat terhadap pemerintah. Di Minahasa, beberapa kelompok warga jemaat mendesak untuk pendirian gereja mandiri tanpa intervensi pemerintah kolonial. Sehingga pada 29 Oktober 1933, mereka mendirikan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) yang kemudian dianggap tidak taat pada gereja dan pemerintah.
Kesepakatan Mendirikan Gereja Bagian Mandiri
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan para pendeta tahun 1927 dan pendirian KGPM yang tidak disetujui, maka diadakan Rapat Besar pada tahun 1933 di mana jemaat-jemaat di Minahasa, Maluku dan Timor diberi kebebasan untuk menjadi Gereja Bagian Mandiri (GBM) dalam persekutuan penuh dengan Indische Kerk.
GMIM Berdiri
Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) resmi dideklarasikan berdiri sendiri sebagai Gereja Bagian Mandiri pada tanggal 30 September 1934. Meskipun telah memegang otonomi penuh dalam mengatur rumah tangganya, mengelola keuangan, dan menumpangkan tangan pada pendetanya sendiri, GMIM pada masa awal berdiri tetap berada dalam persekutuan penuh (in volledige gemeenschap) dengan Indische Kerk.
GPM Berdiri
Pada tanggal 6 September 1935, Gereja Protestan Maluku secara resmi diproklamasikan berdirinya di Ambon sebagai Gereja Bagian Mandiri yang pertama di Indonesia. Melalui kemandirian ini, GPM tidak lagi berada di bawah kendali langsung birokrasi kolonial Batavia, melainkan dipimpin oleh struktur klasis dan sinode sendiri dengan mengakar pada identitas budaya masyarakat Maluku, sekaligus menandai babak baru dalam sejarah dekolonisasi gereja di nusantara.
GMIT Berdiri
Kemandirian GMIT akhirnya dipercepat pada pertengahan tahun 1947 sebagai respons atas konsolidasi gereja-gereja di Indonesia bagian timur di Makassar, sekaligus untuk mengantisipasi pembentukan gereja mandiri di wilayah barat (yang kemudian menjadi GPIB). Pada tanggal 31 Oktober 1947, GMIT secara resmi berdiri sendiri sebagai gereja yang mandiri terpisah dari administrasi langsung Indische Kerk. Pada awal berdirinya, sinode GMIT pertama dipimpin oleh Ds. Durkstra dan terbagi ke dalam enam wilayah klasis awal, yaitu Kupang, Camplong, So'E, Alor-Pantar, Rote, dan Sabu, yang melayani lebih dari 170 mata jemaat di wilayah Nusa Tenggara Timur.
GPIB Berdiri
Deklarasi kemandirian GPIB secara resmi terwujud melalui keputusan Sidang Sinode pada tanggal 31 Oktober 1948 di Jakarta, yang kala itu masih menggunakan nama De Protestantse Kerk di Westelijk Indonesië. Pembentukan ini disahkan secara hukum oleh Pemerintah melalui Penetapan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia No. 2 tanggal 1 Desember 1948. Karakteristik wilayah pelayanan yang sangat luas dan mencakup pusat-pusat perkotaan besar membuat GPIB tumbuh menjadi salah satu gereja dengan struktur jemaat yang paling multietnis di Indonesia.
GPID Berdiri
Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) mandiri secara resmi pada 4 April 1965, dimekarkan dari Sinode GMIM.
GPIBT Berdiri
Gereja Protestan Indonesia di Buol Tolitoli (GPIBT) mandiri secara resmi pada 18 April 1965, dimekarkan dari Sinode GMIM.
GPIG Berdiri
Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo (GPIG) mandiri secara resmi pada 18 Juli 1965, dimekarkan dari Sinode GMIM.
GKLB Berdiri
Gereja Kristen di Luwuk Banggai (GKLB) berdiri 27 Januari 1966, dimekarkan dari Sinode GKST.
GPI PAPUA Berdiri
Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) berdiri 25 Mei 1985, dimekarkan dari Sinode GPM.
IECC Bergabung
Indonesian Evangelical Christian Church (IECC) menjadi bagian dari GBM GPI pada tahun 1998.
GERMITA Bergabung
Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) berdiri 23 Oktober 1997, dimekarkan dari Sinode GMIST. Menjadi bagian dari GBM GPI pada tahun 2002.