Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sedang hidup dalam suasana kebangsaan. Bendera Merah Putih mulai berkibar, berbagai kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan, dan kita kembali mengingat bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan sekaligus hasil perjuangan panjang para pendahulu bangsa.
Tetapi ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan: Nasionalisme seperti apakah yang dikehendaki Tuhan? Apakah nasionalisme hanya berarti mencintai tanah air, memasang bendera, mengikuti upacara, menyanyikan lagu kebangsaan, dan ikut perlombaan 17 Agustus?
Semua itu baik. Tetapi iman Kristen mengajak kita melangkah lebih jauh. Nasionalisme yang berakar pada iman adalah kecintaan kepada bangsa yang diwujudkan dalam tanggung jawab, kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap sesama, dan kesediaan membangun kesejahteraan bersama.
Dan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara adalah membayar pajak. “Berikanlah kepada Kaisar Apa yang Wajib Kamu Berikan”. Dalam Matius 22:15–22, kita berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana tetapi sebenarnya sangat berbahaya.
Orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian datang kepada Yesus dan bertanya: “Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?”
Pertanyaan ini bukan pertanyaan polos. Pada zaman Yesus, orang Yahudi hidup di bawah kekuasaan Roma. Mereka diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Roma. Masalahnya, uang pajak itu tidak terutama digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Yahudi. Pajak menjadi salah satu instrumen pemerintahan kekaisaran Roma untuk mempertahankan kekuasaannya.
Lebih dari itu, ada persoalan legitimasi. Roma memerintah bangsa Yahudi bukan melalui proses demokratis. Bangsa Yahudi tidak memilih Kaisar. Mereka berada di bawah penjajahan. Karena itu pertanyaan tentang pajak sebenarnya mengandung pertanyaan yang jauh lebih besar:
“Apakah kami wajib memberikan uang kepada pemerintah yang menguasai kami secara tidak sah?”
Kalau Yesus menjawab, “Tidak boleh membayar pajak,” mereka dapat menuduh-Nya melawan Roma. Tetapi kalau Yesus menjawab, “Bayarlah pajak,” Ia dapat dituduh mengkhianati perjuangan bangsa Yahudi.
Yesus kemudian meminta sekeping dinar dan bertanya: “Gambar dan tulisan siapakah ini?”
Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.”
Kemudian Yesus berkata: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.”
Jawaban Yesus luar biasa. Yesus tidak menjadikan pajak sebagai persoalan sederhana antara “pro-pemerintah” dan “anti-pemerintah”. Yesus justru menempatkan pemerintah dan warga negara di bawah Allah.
Pajak adalah salah satu mekanisme yang memungkinkan negara menjalankan tugasnya. Dari pajak negara membiayai pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, membayar pajak bukan sekadar menyerahkan sebagian uang kita kepada pemerintah. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam membangun kehidupan bersama.
Orang bijak taat pajak. Jargon ini benar sejauh pajak memang dipakai untuk kepentingan rakyat. Tetapi di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Kalau warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak, apakah pemerintah tidak mempunyai kewajiban setelah menerima pajak itu?
Tentu saja mempunyai. Dan di sinilah saya kira kita perlu membaca kalimat Yesus secara lebih luas. “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.”
Perhatikan kata “wajib.” Ada sesuatu yang wajib diberikan kepada Kaisar. Tetapi ada juga sesuatu yang wajib diberikan kepada Allah. Dengan demikian, Kaisar bukanlah Allah. Pemerintah bukanlah Tuhan. Kekuasaan negara bukanlah kekuasaan mutlak. Kaisar pun berada di bawah Allah.
Artinya, pemerintah juga mempunyai kewajiban kepada Allah. Inilah bagian yang menurut saya sangat penting untuk kehidupan bangsa kita. Ketika warga negara membayar pajak, warga negara sedang memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Tetapi ketika pemerintah menerima pajak, pemerintah juga menerima amanat.
Pajak bukan milik pejabat. Pajak bukan uang pribadi pemerintah. Pajak adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada negara untuk digunakan bagi kepentingan rakyat. Karena itu, pemerintah yang menerima pajak juga mempunyai kewajiban moral di hadapan Allah.
Sampai di sini kita perlu melayangkan pikirkan ke Roma 13:7 yang berkata: “Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.”
Menarik bahwa Paulus, seperti juga Yesus berbicara tentang kewajiban. Warga negara mempunyai kewajiban kepada negara. Tetapi negara juga mempunyai kewajiban kepada Allah. Karena itu, pemerintah yang meminta rakyat membayar pajak tidak boleh lupa bahwa pemerintah sendiri adalah pihak yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan pajak itu di hadapan Tuhan.
Dalam arti ini pajak tidak boleh menjadi jalan memperkaya penguasa. Di sinilah kita berhadapan dengan persoalan yang sangat serius. Kita mengenal berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan aparat negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru masuk ke kantong pribadi.
Akibatnya sangat menyakitkan. Rakyat diminta membayar pajak. Rakyat diminta taat kepada hukum. Rakyat diminta berkorban demi pembangunan. Tetapi pada saat yang sama, sebagian pejabat justru hidup dalam kemewahan yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya.
Maka muncul pertanyaan: Apakah pemerintah masih menjalankan kewajibannya kepada Allah? Kita tidak boleh menggunakan khotbah ini untuk mengajarkan pemberontakan kepada pemerintah. Tetapi kita juga tidak boleh menggunakan Alkitab untuk membenarkan korupsi pemerintah.
Ketaatan kepada pemerintah tidak sama dengan membenarkan setiap tindakan pemerintah. Dalam iman Kristen, pemerintah mempunyai legitimasi sejauh ia menjalankan fungsi yang dipercayakan kepadanya: menghadirkan keadilan, melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Ketika kekuasaan berubah menjadi alat memperkaya diri, nepotisme, manipulasi, dan penindasan, maka pemerintah harus dikoreksi.
Tema yang diberikan untuk khotbah tentang pajak bertolak dari Matius 22:15-22 adalah Nasionalisme yang Berakar pada Iman. Artinya, nasionalisme tanpa iman dapat berubah menjadi fanatisme.
Orang bisa berkata: “Apa pun yang dilakukan pemerintah harus didukung karena itu pemerintah kita.”
Tidak! Iman Kristen tidak mengajarkan demikian. Kita menghormati pemerintah, tetapi kita menyembah Allah. Kita menghormati negara, tetapi kita tidak mengilahikan negara. Kita menghormati pemimpin, tetapi kita tidak menjadikan pemimpin sebagai Tuhan. Karena itu nasionalisme Kristen adalah nasionalisme yang kritis sekaligus konstruktif.
Kita mencintai Indonesia dengan membayar pajak. Kita mencintai Indonesia dengan tidak melakukan korupsi. Kita mencintai Indonesia dengan tidak menyuap. Kita mencintai Indonesia dengan tidak mengambil hak orang lain. Kita mencintai Indonesia dengan menggunakan jabatan untuk melayani, bukan memperkaya keluarga. Dan kita mencintai Indonesia dengan berani mengatakan bahwa sesuatu yang salah adalah salah.
Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai cara yang sah untuk menyatakan penilaiannya terhadap pemerintah. Salah satu instrumen penting adalah pemilu. Jika sebuah pemerintahan terbukti menyalahgunakan kekuasaan, melakukan korupsi, menjalankan nepotisme, atau gagal menjalankan amanat rakyat, warga negara mempunyai hak untuk memberikan penilaian melalui mekanisme demokratis yang tersedia.
Tidak memilih kembali seorang pemimpin bukan berarti membenci bangsa. Justru dalam demokrasi, partisipasi politik yang bertanggung jawab dapat menjadi bagian dari kecintaan kepada bangsa. Namun keputusan politik itu pun harus dilakukan dengan hati yang bersih.
Jangan memilih karena uang. Jangan menjual suara. Jangan memilih karena hubungan keluarga. Jangan memilih karena suku atau kelompok semata. Jangan memilih karena kebencian. Pilihlah berdasarkan pertimbangan moral, keadilan, kompetensi, integritas, dan kepentingan bangsa. Itulah nasionalisme yang berakar pada iman. Jangan Lupa: Allah Tetap di Atas Kaisar
Saudara-saudara. Yesus tidak mengatakan: “Berikan semuanya kepada Kaisar.” Yesus berkata: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.”
Ada batas bagi kekuasaan pemerintah. Kaisar mempunyai wilayah kewenangan. Tetapi Allah mempunyai kedaulatan. Karena itu pemerintah tidak boleh menuntut apa yang menjadi milik Allah. Dan rakyat juga tidak boleh memberikan kepada pemerintah apa yang hanya menjadi milik Allah: kesetiaan mutlak dan penyembahan.
Sebaliknya, ketika pemerintah menjalankan kekuasaannya dengan benar, warga negara dipanggil untuk menghormati, menaati hukum, membayar pajak, dan ikut membangun bangsa. Dan ketika pemerintah menerima pajak rakyat, pemerintah dipanggil untuk mengelolanya dengan jujur, transparan, adil, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan bukan sekadar kesempatan untuk bersukacita. Kemerdekaan adalah tanggung jawab. Sebagai rakyat, kita mempunyai kewajiban. Sebagai pemerintah, juga ada kewajiban. Sebagai rakyat, kita wajib memberikan kepada negara apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagai pemerintah, pemerintah wajib menggunakan kepercayaan rakyat untuk membangun kehidupan bersama.
Dan di atas rakyat maupun pemerintah berdiri Allah yang kepada-Nya semua manusia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Karena itu marilah kita menjadi warga negara yang baik. Bayarlah pajak dengan jujur.
Jangan korupsi. Jangan menjual suara. Jangan menyalahgunakan jabatan. Jangan memilih pemimpin hanya karena kepentingan pribadi.
Dan bagi mereka yang dipercayakan menjadi pemerintah: jangan gunakan pajak rakyat untuk memperkaya diri. Bangunlah sekolah. Bangunlah jalan. Bangunlah jembatan. Bangunlah rumah sakit. Bangunlah kehidupan rakyat. Karena setiap rupiah yang dipercayakan rakyat kepada negara pada akhirnya adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Inilah nasionalisme yang berakar pada iman: rakyat yang bertanggung jawab kepada negara, pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat, dan rakyat maupun pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Kiranya Indonesia menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari korupsi, nepotisme, ketidakadilan, kemiskinan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dan kiranya kita dapat berkata bersama: “Tuhan, kami mencintai Indonesia. Karena itu kami mau menjadi warga negara yang baik. Tetapi kami juga percaya bahwa di atas Indonesia ada Engkau, Allah yang kepada-Nya kami semua harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami.”
Amin.
Pdt. Ebenhaezer Nuban Timo